Konsep Dan Aplikasi Pajak Penghasilan

Sementara itu, pertanyaan yang muncul pada abad ke-19 adalah apakah sudah seharusnya PPh yang bersifat umum diterapkan dan jika demikian, apakah pajak ini merupakan pajakanalisisatau sintetis. Kemudian, apakah tarif yang seharusnya diterapkan adalah tarif proporsional atau tarif progresif dan apakah dengan penerapan pajak ini akan mempengaruhi posisi setiap orang di masyarakat. Royalti, sewa, dan premi asuransi adalah penerimaan yang diperoleh dari pemakaian suatu hak penjualan jasa yang tidak berbeda dengan hasil penjualan barang. Oleh karenanya, untuk menerapkan perlakuan yang sama seperti royalti dan sewa, premi asuransi juga ditetapkan sebagai jenis penghasilan. Dengan kata lain, pedoman yang harus dipegang teguh dalam unsur ini adalah subtance over-form precept. Artinya, dalam penentuan penghasilan, hakikat ekonomis lebih penting daripada bentuk formal.

Hal yang diperhatikan untuk mencegah pecah kongsi

Di negara ini, beasiswa yang bukan merupakan objek PPh mencakup iuran pendidikan serta biaya lainnya yang dikeluarkan terkait dengan kegiatan pendidikan tersebut. Namun, untuk biaya hidup, seperti biaya penginapan dan makan, tidak tercakup dalam ketentuan pengecualian ini. Di AS, windfall termasuk sebagai objek PPh, kecuali terdapat ketentuan yang mengecualikannya dari istilah tersebut. Namun, di beberapa negara, seperti Belanda dan Swedia, windfall dikecualikan dari objek PPh. Alasan yang digunakan oleh Swedia atas pengecualian ini adalah windfall bukan hasil dari upaya untuk mendapatkan penghasilan dan tidak bersifat tetap.

Dengan demikian, jumlah kredit pajak, baik untuk golongan tarif pajak orang pribadi sebesar 20% dan 40%, adalah sebesar 675. Selanjutnya, kredit pajak ini dikurangkan dengan PPh bruto sehingga diperoleh jumlah PPh neto di tingkat pemegang saham, yaitu sebesar 225 (untuk golongan tarif pajak orang pribadi sebesar 20%) atau sebesar 1.one hundred twenty five (untuk golongan tarif pajak orang pribadi sebesar 40%). Distorsi ekonomi yang ditimbulkan dalam sistem klasikal tidak akan terjadi apabila pajak atas perseroan diintegrasikan secara keseluruhan terhadap PPh orang pribadi sebagai pemegang sahamnya. Dengan demikian, perseroan hanya merupakan sarana (pass-through atau conduit) untuk mendapatkan penghasilan bagi pemegang sahamnya. Dalam sistem integrasi penuh ini, tidak relevan lagi untuk mempertentangkan antara laba yang dibagi dan laba yang ditahan karena semua laba usaha akan dikenakan pajak secara penuh di tingkat pemegang saham. Oleh karena itu, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari orang pribadi dan perseroan tersebut dikenai pajak secara terpisah.

Pengenaan PPh last atas penghasilan ini dilakukan oleh pemotong pajak, yaitu pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan pemotongan PPh Pasal four ayat atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan adalah PP No. 34 Tahun 2017. Bunga obligasi dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal four ayat 2 apabila diterima oleh wajib pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan wajib pajak financial institution yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Perusahaan efek, dealer, financial institution, dana pensiun, dan reksadana, selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui perantara, atas bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai objek PPh last berdasarkan pasal-pasal di atas.

Melalui sistem international taxation, seluruh penghasilan kotor beserta dengan berbagai pengurangan dan/atau pembebasan, dilaporkan dalam satu SPT PPh yang umumnya dilaporkan setiap tahun. Selain itu, dalam sistem ini pun tarif PPh diterapkan atas satu dasar pengenaan pajak yang dihitung dari gabungan seluruh penghasilan. Sebagai pengganti itemized deduction, wajib pajak dapat memotong apa yang disebut dengan biaya pengurang standar atau standard deduction. Biasanya, wajib pajak akan mengurangi penghasilan kotor dengan biaya pengurang standar jika biaya tersebut melebihi jumlah total dari itemized deduction mereka yang diperbolehkan. Contoh yang dapat diambil berdasarkan penjelasan di atas adalah pemajakan atas penghasilan yang berasal dari gaji dan kegiatan usaha.

Pembayaran laba kepada negara yang dilakukan tidak dalam kedudukannya sebagai pemegang saham. Misalnya, pembayaran yang dipersyaratkan oleh negara untuk dapat memperoleh konsensi dan sebagainya. Pasal 5 ayat ke-5 menyatakan bahwa pembayaran-pembayaran yang berasal dari laba juga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

PPh last dinilai memiliki kelebihan berupa administrasinya yang sederhana dan mudah untuk dilakukan sehingga dapat mengurangi besarnya biaya kepatuhan dan pemungutan pajak. Besarnya tarif PPh ultimate yang dikenakan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto dalam satu tahun pajak tidak melebihi Rp4,eight miliar adalah 0,5% dari jumlah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha setiap bulan. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan BUT dari usaha di bidang jasa konstruksi, dikenakan pemotongan PPh berdasarkan Pasal 23. Bunga yang berasal dari deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan serta diskonto SBI yang dikenai PPh last hanya yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Pemotongan ini tidak bersifat ultimate apabila seluruh penghasilan termasuk bunga tersebut di atas tidak melebihi PTKP.

Salah satu alasan pelaksanaan reformasi ini adalah undang-undang yang berlaku pada saat itu dianggap menggunakan bahasa hukum yang sulit dimengerti oleh wajib pajak. Selain itu, pembangunan membutuhkan banyak uang dan pembiayaan pembangunan harus berasal dari penerimaan dalam negeri guna menegakkan kemandirian dalam pembangunan nasional. Terlepas dari dua jenis kesamaan yang dipaparkan di atas, terdapat perbedaan sistem pemungutan pajak yang diatur dalam Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 dengan Ordonansi Pajak Pendapatan 1932.

Upaya untuk meningkatkan inbound funding sejatinya bukan hanya bergantung pada upaya untuk mengadopsi pembebasan atas dividen luar negeri. Namun, terdapat strategi lainnya untuk mendorong Indonesia menjadi lokasi pendirian perusahaan multinasional untuk aktivitas kantor pusat jasa, procurement heart, dan sebagainya, yaitu dengan memberikan pembebasan atas penghasilan lainnya seperti bunga, jasa manajemen, royalti, dan sebagainya. Cara lain yang bisa dilakukan juga adalah membentuk particular tax regime untuk mendorong jenis-jenis kegiatan usaha tersebut dengan mekanisme pembebasan.

Misalnya, bagi individu yang sedang kelaparan, makanan dan minuman cenderung memiliki nilai yang tinggi sehingga ia mungkin bersedia untuk membayar lebih demi mendapatkan makanan. Sebaliknya, bagi individu yang sedang tidak kelaparan, makanan dan minuman bukan merupakan prioritas sehingga nilai yang ia berikan terhadap makanan dan minuman pada saat itu cenderung rendah. Schanz, Haig, dan Simons mendefinisikan penghasilan sebagai jumlah pengeluaran konsumsi ditambah kenaikan bersih dalam kekayaan ditambah penghasilan yang diperhitungkan selama suatu periode. Terdiri dari sembilan bab, pembahasan akan dibuka dengan konsep penghasilan dan diakhiri dengan penjelasan mengenai konsep dan aplikasi PPh ultimate. Pada tiap babnya, buku ini juga membahas penerapan teori, sistem, serta desain PPh di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Setiap pemodal yang ikut terlibat dalam mengelola bisnis patungan biasanya mudah bersepakat untuk tidak mengambil gaji pada awal usaha – bekerja secara free of charge – dan lebih fokus untuk memperbesar kas sampai keuangan perusahaan benar-benar stabil.

Leave a Reply

Your email address will not be published.