Konsep Dan Aplikasi Pajak Penghasilan

Namun, pengecualian pengenaan pajak atas penghasilan yang bersumber dari luar negeri ini tidak berlaku ketika penghasilan tersebut “diterima” di negara tersebut. Negara-negara yang termasuk dalam kategori ini adalah Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura. Namun, harus dipahami bahwa penyebutan tersebut mengacu pada karakteristik dominan dari sistem pajak internasional yang diterapkan oleh masing-masing negara tersebut.

Hal yang diperhatikan untuk mencegah pecah kongsi

Namun, dengan adanya CFC guidelines yang berlaku di Indonesia, mekanisme penangguhan ini dapat dibatasi. Melalui ketentuan ini, meskipun secara nyata dividen yang bersumber dari luar negeri belum dibayar dan belum masuk ke Indonesia, tetapi dividen tersebut ditetapkan telah diterima atau diperoleh WPDN di Indonesia . Sama halnya dengan sistem pajak di UK dan Jepang sebelum terjadinya reformasi pajak. Sistem pajak yang digunakan oleh China adalah sistem pajak worldwide yang disertai dengan penerapan metode KPLN. Sistem pajak worldwide China juga menerapkan mekanisme penangguhan sehingga atas penghasilan yang bersumber dari luar negeri baru dikenai pajak ketika penghasilan tersebut “direpatriasi” ke China. Dengan demikian, sesuai dengan pengelompokkan sistem pajak oleh Hwa See, sistem pajak worldwide yang diterapkan China masuk dalam kategori satu, yaitu sistem pajak yang lebih dominan worldwide .

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa penghasilan modal mencakup semua tambahan kekayaan dalam bentuk keuntungan yang terealisasi atau belum terealisasi ke dalam nilai aset yang menjadi sumber penghasilan. Selain itu, penghasilan modal juga mencakup keuntungan yang diperoleh dari adanya perbedaan dari harga pasar atas harta yang dimiliki. Definisi di atas juga menyiratkan bahwa penghasilan modal dapat bersumber dari mana pun, terlepas apakah penghasilan tersebut bersifat teratur atau tidak atau diharapkan atau tidak diharapkan. Adanya gagasan bahwa laba dari realisasi harta bukan termasuk penghasilan sebagaimana dijelaskan di atas tentunya telah mempersempit ruang lingkup konsep penghasilan secara umum.

Dasar pengenaan Pajak Pendapatan 1908 atas penghasilan yang bersumber dari harta, baik harta yang tidak bergerak maupun harta yang bergerak, yaitu jumlah penghasilan bersih yang diperoleh selama tahun pajak terakhir setelah dikurangkan dengan keadaan-keadaan tertentu. Itulah sebabnya, tahun 1799 dianggap sebagai tahun dimulainya PPh fashionable dan UK dianggap sebagai negara pelopor penerapan PPh trendy di dunia. Konsep sumber yang menekankan pada keberadaan sumber penghasilan ini mirip dengan konsep ”The Capital Maintenance Concept of Income” dari J.R Hicks. Berikut pendapat Hikcs mengenai definisi penghasilan menurut konsep ”The Capital Maintenance Concept of Income”. Irvin Fisher mengungkapkan bahwa secara elementary, penghasilan seseorang adalah total aliran jasa yang dihasilkan dari properti yang dimiliki orang tersebut . Fisher menganggap barang sebagai “modal” dan jasa yang diberikan dari pemanfaatan barang sebagai “penghasilan” seseorang.

Strategi ini telah dilakukan oleh beberapa negara, misalnya oleh Singapura, Malaysia, dan Thailand. Penerimaan pajak dari penerapan pembebasan tersebut memang ikut terpengaruh, tapi terdapat efek pengganda lain yang bisa mendorong penerimaan atas PPN ataupun PPh orang pribadi. Pada saat pemegang saham ingin melakukan investasi melalui kantor cabang maka laba bersih yang diterimanya sebesar US$72 juta (tarif pajak efektif 28%) karena atas penghasilan BUT hanya dikenakan pajak di tingkat perusahaan anak dan di tingkat pemegang saham. Jika dibandingkan, dalam sistem pembebasan dividen luar negeri, investasi yang paling menguntungkan adalah dengan mendirikan BUT di negara sumber.

Penerapan sistem pajak worldwide di China menyebabkan seluruh penghasilan yang diterima WPDN China, baik bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri, dikenai pajak di negara tersebut. Sementara itu, WPLN hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari dalam negeri. Negara yang menerapkan sistem pajak dominasi territorial ini hanya mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber atau dianggap bersumber di negara tersebut tanpa memperhatikan status subjek pajak dari individual yang menerima penghasilan tersebut . Sebaliknya, penghasilan yang bersumber dari luar negeri umumnya tidak dikenai pajak. Contoh negara atau yurisdiksi yang menerapkan sistem territorial kategori pertama ini adalah Botswana, Kosta Rika, Hong Kong, Kenya, Namibia, Panama, Paraguay, Swaziland, Uni Emirat Arab , Uruguay, dan Zimbabwe.

Pemajakan dalam bentuk presumptive tax sejatinya menggunakan metode tidak langsung dalam menghitung beban pajak yang terutang. Penggunaan kata presumptive atau “dugaan” mengacu pada asumsi bahwa besar penghasilan wajib pajak sebenarnya tidak lebih kecil dibandingkan jika menggunakan metode tidak langsung. Tiap negara diberi kewenangan untuk merumuskan apa yang termasuk dalam pengertian “tambahan kemampuan ekonomis”. Akibatnya, tidak ada satu negara pun yang mempunyai format yang sama persis dengan negara lainnya dalam menentukan cakupan dari penghasilan yang dikenai pajak. Pilihan untuk menentukannya merupakan suatu kebijakan perpajakan yang unik dan disesuaikan dengan situasi serta kondisi dari negara yang bersangkutan. Ketiga, biaya yang dikeluarkan untuk keperluan beasiswa, magang, dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.