Bisnis Bareng Teman? Ini Yang Harus Diperhatikan Halaman All

Perusahaan SPDN AS menerima penghasilan dari perusahaan anak yang beroperasi di Negara X sebesar one hundred. Sementara itu, perusahaan SPDN Negara Y juga menerima penghasilan dari kegiatan operasionalnya di Negara X sebesar a hundred. Diasumsikan Negara X dan Negara Y menerapkan sistem territorial dengan tarif PPh badan 20%, sedangkan tarif PPh badan AS 35%. Keputusan Jepang untuk mengubah sistem pajaknya dari worldwide ke territorial cukup berhasil memecahkan isu lock-out capital di negara tersebut.

Beberapa negara memutuskan untuk tidak memperbolehkan adanya pengurangan tersebut. Alasannya sederhana, biaya tersebut bersifat “pribadi” sehinga tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. Sebagai contoh, biaya perjalanan ke tempat kerja, biaya pindahan, biaya seragam atau pakaian kerja, serta biaya lainnya. Harta yang diterima oleh perseroan, persekutuan, atau badan lainnya sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Penghasilan ini dikecualikan sebagai objek PPh hanya pada saat pengalihan dari pemegang saham atau calon pemegang saham kepada perseroan, persekutuan, atau badan lainnya. Namun, apabila di kemudian hari harta tersebut dijual atau dialihkan, keuntungan yang diterima dari penjualan atau pengalihan harta itu merupakan objek PPh.

A dualistic or composite system merupakan sistem pengenaan PPh yang mengkombinasikan antara pure global taxation dan pure scheduler taxation.Dalam sistem ini, tidak semua penghasilan digabung untuk dikenai pajak secara international. Namun, terdapat penghasilan-penghasilan yang dikenai pajak secara terpisah meskipun keduanya diterima oleh wajib pajak yang sama. Oleh karena itu, pada saat perhitungan harus dipisahkan terlebih dahulu penghasilan yang dikenai pajak berdasarkan schedular taxation dengan penghasilan yang dikenai pajak berdasarkan global taxation.

Melihat kontribusinya yang cukup signifikan, menarik untuk diketahui apa yang menjadi konsep PPh ultimate di Indonesia serta apa saja yang menjadi objeknya mulai dari pertama kali diterapkan hingga kini. Di sisi lain, terdapat beberapa kelemahan dan tantangan terkait penerapan dari sistem ini. Pengeluaran modal untuk pembelian alat-alat perusahaan tidak dapat dibebankan sekaligus dalam tahun dikeluarkannya pengeluaran tersebut. Dikecualikannya pengeluaran yang bersifat kekeluargaan ini memberikan paling tidak tiga keuntungan, yaitu.

Berikut penjabaran lebih lanjut dari ”laba perusahaan” sebagai objek pajak perseroan sebagaimana dirumuskan dalam Ordonansi Pajak Perseroan 1925. Dalam kasus ini, dividen tersebut dianggap sebagai laba usaha yang dapat diatribusikan kepada BUT-Y atau penghasilan BUT. Dengan mengacu pada Pasal 10 ayat dan Pasal 7 P3B Negara X dan Negara Y, Negara Y mempunyai hak pemajakan tidak terbatas atas penghasilan dividen tersebut.

Ketentuan ini dianggap tidak selaras dengan sistem yang dianut di dunia internasional. Sesuai dengan kebiasaan internasional, BUT ditetapkan sebagai subjek pajak luar negeri sehingga BUT dikenai pajak di suatu negara hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh BUT tersebut dari negara bersangkutan. Jadi, apabila Indonesia mengikuti sistem yang berlaku di dunia internasional, yang menjadi objek PPh dari BUT di Indonesia hanya penghasilan yang diperoleh atau diterima BUT tersebut dari sumber-sumber di Indonesia. Berdasarkan ketentuan di atas, dalam kasus dividen yang dibayarkan ke perusahaan asing memiliki hubungan efektif dengan BUT di negara sumber, pemajakan atas dividen tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 7 mengenai laba usaha. Artinya, penghasilan tersebut akan dianggap sebagai penghasilan BUT dan dikenai pajak di negara sumber.

Selama satu tahun, wajib pajak melakukan konsumsi atas penghasilannya sebesar US$35,000. UK mengadopsi foreign dividend exemption karena adanya fenomena perpindahan lokasi perusahaan induk ke luar UK. Sebelum adanya transisi, perusahaan multinasional UK banyak yang memindahkan kantor pusat dan perusahaan induk ke Irlandia maupun Luksemburg karena mereka memiliki tarif PPh badan yang rendah dan sistem yang condong ke territorial. Sistem pajak territorial juga tidak menciptakan distorsi atas kepemilikan ataupun identitas dari pemilik modal. Oleh karena itu, sistem ini juga erat kaitannya dengan capital ownership neutrality.Sayangnya, sistem ini akan mengurangi kapabilitas suatu negara untuk menarik investasi. Penjelasan mengenai ketiga kategori sistem pajak territorial di atas dapat dirangkum melalui Gambar three.7 berikut ini.

Hal yang diperhatikan untuk mencegah pecah kongsi

Dari sisi pajak, pengusaha lebih suka memilih bentuk usaha selain perseroan yang tidak mengakibatkan “economic double taxation of dividend”. Konsekuensinya, tentu akan mengakibatkan distorsi alokasi sumber daya yang paling efisien. Aspek lain dari sistem pengenaan PPh di AS adalah diterapkannya kebijakan different minimum tax . Tujuan Pemerintah AS mengadopsi AMT adalah untuk memastikan bahwa tidak ada wajib pajak dengan penghasilan yang cukup besar dapat menghindari kewajiban pajak yang signifikan dengan menggunakan pengecualian, pengurangan, dan kredit.

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk lebih memahami apa saja yang tercakup dalam objek pajak pendapatan, dapat dilihat tabel berikut. Berbeda dengan Indonesia, ketentuan domestik India tidak mengadopsi force of attraction precept dalam mengatur pemajakan atas penghasilan BUT. Adapun dari eighty five P3B yang berlaku secara efektif, sekitar 30 P3B menggunakan force of attraction precept dalam menentukan pemajakan atas penghasilan BUT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *