Berkampanye Tanpa Mengabaikan Tugas Negara

Kedua, pemberian keistimewaan fiskal berupa pengecualian sebagai subjek pajak di negara penerima ini dilakukan sepanjang diplomat atau konsulat beserta rombongannya tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut. Oleh karena itu, apabila diplomat atau konsulat beserta rombongannya tidak menjalankan tugas kenegaraannya, secara otomatis pengecualian sebagai subjek pajak terhadap diplomat atau konsulat atau rombongannya tidak berlaku lagi. Dengan demikian, penghasilan yang berasal dari luar tugas kenegaraannya tersebut dapat dikenai pajak oleh negara penerima. Namun, ternyata banyak digunakan dalam menyelesaikan berbagai kasus hukum di Kanada yang menyangkut definisi tersebut. Bahkan, dari definisi badan yang dirumuskan CRA tersebut, terciptalah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah suatu entitas hukum dapat dianggap sebagai badan untuk tujuan pajak, yaitu entitas tersebut harus terpisah dari pemiliknya. Sampai sekarang, CRA masih mengartikan bahwa suatu badan adalah bentuk kegiatan usaha yang disahkan berdasarkan hukum, yang bertindak sebagai entitas hukum yang terpisah dari pemiliknya.

Penting untuk dicatat bahwa dalam sistem pajak territorial berbasis remittance ini, penghasilan aktif dan pasif dari WPDN berpotensi dikenai pajak di negara domisili atas dasar sistem pajak worldwide apabila persyaratan untuk pengecualian penghasilan yang bersumber dari luar negeri tidak terpenuhi. Lebih lanjut, berdasarkan tingkat kecenderungannya, sistem pajak hybrid dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar. Pertama, sistem pajak hybrid yang cenderung worldwide atau disebut sistem pajak hybrid worldwide. Biasanya sistem ini mengacu pada sistem pajak worldwide yang disertai dengan mekanisme penangguhan pajak .

Ditetapkan sebagai biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, baik sebagian atau seluruhnya, berdasarkan alasan kebijakan yang dibuat oleh pembuat undang-undang. Misalnya, untuk mencegah atau memberikan efek jera terhadap kegiatan tertentu dengan memberlakukan larangan untuk menjadikan denda, sanksi, serta suap dan pembayaran ilegal serupa lainnya sebagai pengurang penghasilan bruto. Di negara ini, sumbangan atau amal yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto terbatas pada sumbangan atau amal yang dibayarkan kepada institusi pendidikan, kebudayaan, penelitian, atau kesehatan. Selain itu, pengurangan ini juga tidak boleh melebihi 25% dari complete penghasilan wajib pajak dalam satu tahun pajak. Berdasarkan praktik internasional, full force of attraction tidak dapat diterima karena prinsip ini dianggap memperluas foundation pajak tanpa justifikasi yang jelas. Dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya BUT di negara sumber, negara tersebut tidak dapat mengenakan pajak atas laba usaha yang diterima suatu perusahaan asing dari negara sumber tersebut.

Namun, dalam bisnisstart-up–jika memungkinkan–pemodal sebaiknya juga aktif terlibat dulu di dalam tim, meskipun kendali usaha ada di tangan satu orang yang ditunjuk. Dua atau tiga orang lebih baik untuk memulai bisnis daripada terlalu banyak orang. Jangan lupa juga untuk saling belajar untukmengenali jenis-jenis pajak bisnis Anda. Para pakar usaha sepakat sebaiknya pemilik bisnis tidak langsung mengambil porsi keuntungan untuk dividen atau gaji saat bisnis baru mulai berjalan.

Hal yang diperhatikan untuk mencegah pecah kongsi

Dalam praktiknya, pengenaan pajak atas penghasilan WPDN yang bersumber dari dalam negeri bukanlah suatu masalah karena subjek dan objek pajak dapat diidentifikasi dengan lebih mudah. Namun, masalah ditemui ketika mengenakan pajak atas penghasilan WPDN yang berasal dari luar negeri. Adanya isu ini menyebabkan negara dengan sistem pajak territorial menetapkan beberapa aturan untuk mencegah terjadinya penggerusan basis pajak dan pergeseran laba atau yang disebut juga dengan istilah anti-base erosion guidelines. Penetapan aturan ini tidak terlepas dari tiga tujuan utama penerapan sistem pajak territorial yang hendak dicapai, yaitu menghapus pengenaan pajak atas penghasilan luar negeri, melindungi foundation pajak, dan menciptakan administrasi pajak sesederhana mungkin.

Artinya, terdapat beban pajak yang sama bagi wajib pajak dengan penghasilan yang sama. Dalam hal ini, sistem pajak worldwide bisa dianggap konsisten dengan prinsip ability to pay. Tidak adanya perlakuan pajak yang berbeda atas sumber penghasilan dari dalam maupun dari luar negeri akan menjamin setiap wajib pajak membayar sesuai dengan kemampuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak. Isu lainnya dalam penerapan sistem pajak territorial, yaitu mengenai potensi terjadinya penggerusan terhadap basis pajak di negara domisili.

Sumbangan atau amal dengan penerapan yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Ada negara yang menjadikannya pengurang penghasilan bruto secara penuh, ada pula negara yang menetapkan syarat atau batasan tertentu agar kontribusi ini bisa menjadi pengurang. Meskipun diterapkan secara berbeda, hasil survei menunjukkan, kecuali Swedia, hampir semua negara telah menerapkan sumbangan atau amal sebagai pengurang penghasilan bruto. Adapun tujuan utama yang ingin dicapai dari penetapan ini adalah agar wajib pajak terdorong untuk melakukan kegiatan amal.

Oleh karena itu, pengeluaran atau biaya yang bersifat pribadi untuk kepentingan wajib pajak sendiri tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto. Berbeda dengan Indonesia yang menganut classical system, Malaysia merupakan negara yang menganut dividend-exclusion system atas dividen yang diterima oleh pemegang saham orang pribadi. Dengan demikian, atas dividen yang diterima oleh pemegang saham orang pribadi akan dibebaskan dari pengenaan pajak.Sistem ini disebut juga dengan single tier dividend system, yaitu laba perseroan hanya dikenakan di tingkat perseroan dan bersifat ultimate.

Padahal, keduanya memiliki sifat yang berbeda,khususnya mengenai sifat jenis penghasilan.Bahkan, undang-undang tidak menjelaskan bagaimana teknik atau cara perhitungannya. Kedua, Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 mengatur jenis-jenis penghasilan yang dapat dikenakan pajak. Adapun jenis-jenis penghasilan tersebut, yaitu penghasilan yang berasal dari jasa bisnis dan jasa profesi, penghasilan harta bergerak dan harta tidak bergerak, dan penghasilan yang berasal dari hak untuk memperoleh pembayaran periodik. Meski demikian, ada tambahan satu jenis penghasilan kena pajak yang berlaku pada Ordonansi Pajak Pendapatan 1944, yaitu penghasilan yang berasal dari modal dan tenaga kerja. Subjek pajak badan yang berupa korporasi dan entitas lainnya termasuk korporasi yang berkedudukan di luar The Netherland Indies akan dikenai pajak terhadap penghasilan bersih yang diperolehnya dan excess income.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *