Berkampanye Tanpa Mengabaikan Tugas Negara

Perlu digarisbawahi bahwa sistem pajak territorial yang dimaksud dalam TCJA adalah sistem pajak yang memberikan pembebasan atas pembayaran dividen yang berasal dari luar negeri . Dengan demikian, sistem pajak territorial yang diterapkan oleh AS bukanlah sistem pajak territorial murni sebagaimana termaktub dalam konsepnya. Fakta ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa tidak ada negara di dunia yang menerapkan sistem pajak worldwide maupun territorial secara murni.

Penetapan persentase yang berbeda bagi pengeluaran-pengeluaran di atas dikarenakan lamanya masa manfaat atas jenis pengeluaran tersebut pun berbeda. Pengeluaran untuk prasarana, seperti pembuatan jalan, jembatan, pekerjaan irigasi, komunikasi, dan sebagainya, termasuk pengeluaran untuk meningkatkan daya guna tanah, memang tidak secara langsung berhubungan dengan proses produksi. Namun, nyatanya pengeluaran tersebut dapat mempertinggi produksi sehingga digolongkan dalam persentase 25%. Penetapan ini juga mengingat pentingnya pembangunan bermacam-macam prasarana sebagai landasan bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Kepada badan yang berhak melakukan penyusutan dipercepat diberikan kebebasan untuk memilih dalam tahun mana dari jangka waktu empat tahun dari saat pengeluaran dilakukan sebagai tahun dilakukannya penyusutan. Pemberian kebebasan untuk memilih ini penting agar badan tersebut dapat menentukan tahun mana yang paling menguntungkan baginya untuk melakukan penyusutan dipercepat dengan mempertimbangkan besarnya laba, pajak yang harus dibayar, atau faktor-faktor lainnya.

Hal yang diperhatikan untuk mencegah pecah kongsi

Prinsip netralitas dalam hal ini mengacu pada tidak adanya distorsi atas keputusan ekonomi yang didorong oleh faktor pajak. Kedua sistem pajak, baik territorial maupun worldwide, sebenarnya sama-sama mendukung adanya prinsip netralitas.Dalam sistem worldwide, seluruh WPDN harus membayar beban pajak yang sama dari manapun penghasilan tersebut berasal. Sementara itu, dalam sistem territorial, seluruh negara memiliki hak eksklusif untuk memajaki segala penghasilan yang bersumber dari yurisdiksinya. Konsekuensinya, WPDN dapat menggunakan skema penghindaran pajak dengan mendirikan BULN bursa di negara lain yang memiliki tarif pajak rendah atau negara tax haven. Dengan menggunakan BULN bursa inilah, WPDN dapat menghindari pengenaan pajak di negara domisili dengan cara “memarkir” penghasilan luar negerinya melalui BULN bursa tanpa “terjerat” CFC rules yang berlaku di Indonesia. Sebaliknya, dampak negatif perubahan sistem pajak ini dirasakan dengan adanya penurunan investasi UK ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi dibandingkan UK.

Menurut Blessing, joint venture merupakan berbagai macam bentuk pengaturan yang dapat berupa entitas tidak berbadan hukum, persekutuan yang dibentuk sebagai entitas yang tidak dikenakan pajak , atau perusahaan yang didirikan sebagai entitas yang dikenakan pajak (non-transparent entity). Kemitraan berfungsi sebagai “non-transparent entity” sehingga diperlakukan sebagai subjek pajak seperti bentuk perusahaan pada umumnya. Terlepas dari ketentuan yang berlaku di Kanada yang mengecualikan kemitraan atau persekutuan sebagai subjek pajaknya, pada dasarnya terdapat dua jenis perlakuan kemitraan atau persekutuan untuk tujuan pajak, yaitu sebagai berikut.

Lebih lanjut, dari sisi kebijakan, pemajakan atas penghasilan modal dianggap sebagai sesuatu yang sulit karena pengenaan pajak atas penghasilan ini cenderung menyebabkan larinya modal dari suatu negara. Akibatnya, terdapat negara yang menciptakan metode pemajakan sedemikian rupa agar mencegah terjadinya pelarian modal tersebut. Sebagai contoh, baru-baru ini, Pemerintah Jerman mengumumkan niatnya untuk menerapkan pemajakan atas bunga dengan tarif tetap sebagai upayanya mencegah “larinya” modal dari Jerman ke negara “tetangganya”. Selain itu, ada juga beberapa UU PPh yang memasukkan jenis kegiatan lainnya ke dalam pengertian kegiatan usaha, misalnya kegiatan profesi dan vokasi sehingga penghasilan yang dihasilkan dari kegiatan tersebut dapat digolongkan sebagai penghasilan dari kegiatan usaha. Sebaliknya, negara dengan sistem schedular taxation membedakan perlakuan PPh atas penghasilan dari profesi dan penghasilan dari kegiatan usaha. Inilah yang menyebabkan ketentuan pada OECD Model dan UN Model yang berlaku sebelumnya, memisahkan pasal yang membahas mengenai penghasilan dari kegiatan usaha dan penghasilan dari kegiatan bebas atau profesi ke dalam dua pasal berbeda.

Singkatnya, dapat disimpulkan bahwa PPh last merupakan solusi yang dipilih dalam rangka perubahan filosofi, sistem, serta kebijakan dalam area pajak penghasilan. Berbagai perubahan tersebut pada dasarnya bersifat menyelaraskan sistem PPh di Indonesia dengan berbagai tantangan. Sebagai suatu solusi, PPh ultimate dipilih karena memiliki administrative feasibility, walau belum tentu mencerminkan first-best policy.

Transisi tersebut juga didorong oleh adanya stagnasi ekonomi serta tingginya tarif pajak. Setiap penghasilan yang diterima oleh WPLN yang bersumber dari negara tersebut juga akan dikenakan pajak di negara yang bersangkutan. Adanya aspek internasional ini menyebabkan beban pajak investor yang melakukan investasi lintas negara tidak semata-mata ditentukan oleh sistem pajak internasional satu pihak negara saja. Namun, perlu dicermati pula sistem pajak dari negara lawan transaksi dan bagaimana sistem pajak tersebut saling berinteraksi. Penerapan sistem pajak internasional yang sesuai tentunya berpotensi menciptakan iklim investasi yang baik. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila banyak negara berusaha keras untuk menciptakan sistem pajak yang kompetitif sebagai upaya memajukan investasi lintas batas negaranya.

Lebih lanjut, terkait dengan tata cara pemenuhan hak dan kewajiban pajak, orang pribadi dapat dibedakan dalam ketiga kelompok, yaitu yang melakukan secara individu, yang melaksanakan dengan cara digabung, dan yang melaksanakan dengan cara dipisah. Adapun jenis badan yang strukturnya transparan meliputi perusahaan yang memiliki kepemilikan bersama khususnya di bidang properti. Berdasarkan paparan di atas, pemilihan SPT gabungan akan menguntungkan pasangan yang suami sebagai pencari nafkah tunggal maupun keduanya memperoleh penghasilan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.